Ringkasan

Hukum teknologi (hukum informasi dan teknologi) adalah seperangkat aturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan internet, serta perlindungan hak dan kewajiban subjek hukum di ruang digital. Ruang lingkupnya meliputi hukum siber, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik & e-commerce, kekayaan intelektual digital, serta regulasi kecerdasan artifisial dan robotik.

• Hukum Siber: keamanan jaringan, pembuktian pidana dunia maya, hacking, pembobolan, pemalsuan informasi
• PDP: pengelolaan, pemrosesan, dan keamanan data pribadi
• Transaksi elektronik & e-commerce: keabsahan kontrak digital, tanda tangan elektronik, perlindungan konsumen daring
• HKI digital: hak cipta, merek, dan paten atas karya/produk digital
• Regulasi AI & robotik: etika, tanggung jawab hukum, keluaran sistem otomasi
• Landasan utama: UU ITE (UU 1/2024 — perubahan kedua UU 11/2008 jo. UU 19/2016) · UU PDP · KUHPerdata & KUHP (mis. Pasal 1320 KUHPerdata)
• Catatan: perincian pasal wajib dicocokkan dengan naskah resmi

Status & catatan verifikasi

Judul UU ITE beserta perubahannya dan UU PDP telah kami cek keberadaannya pada sumber resmi; perincian pasal (termasuk Pasal 1320 KUHPerdata dan tata urut perubahan UU ITE) wajib dicocokkan dengan naskah resmi JDIH sebelum dipakai sebagai rujukan formal. Halaman penjelas: hukumteknologi.si/hukum-teknologi.html

Sumber

• Halaman penjelas: Apa itu Hukum Teknologi