Ringkasan

Perizinan dan operasional bank digital diikat pada kerangka bank umum — termasuk kewajiban permodalan, tata kelola, manajemen risiko teknologi informasi, keamanan siber, dan pelindungan data nasabah. Bank digital tidak mengganti kewajiban prudensial; ia menjalankannya lewat kanal yang seluruhnya digital.

• Bank digital tetap bank: kewajiban modal, tata kelola, dan manajemen risiko berlaku penuh
• Titik berat pengawasan: ketahanan sistem, keamanan siber, pihak ketiga, pelindungan data nasabah
• Risiko khas: ketergantungan pada vendor, layanan tanpa cabang, dan penipuan berbasis rekayasa sosial
• Catatan: nomor POJK terkait masih berstatus perlu diverifikasi

Status & catatan verifikasi

Status verifikasi: TERVERIFIKASI pada JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 15 Oktober 2026 — judul resmi: “Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum - JDIH”. Tautan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/227376/peraturan-ojk-no-11pojk032022-tahun-2022. Untuk kutipan pasal, rujuk naskah resmi pada tautan tersebut.

Sumber

• Hukum Teknologi — katalog
• JDIH BPK — POJK 11/2022