Ringkasan

Perubahan penting di Indonesia: pengawasan aset kripto dan aset keuangan digital diarahkan berpindah dari ranah perdagangan berjangka ke ranah jasa keuangan. Bagi pelaku, konsekuensinya bukan hanya administratif — kewajiban tata kelola, pelaporan, dan pelindungan konsumen ikut berubah.

• Perubahan inti: pengawas berganti — kewajiban pelaku ikut berubah
• Perhatian praktis: masa peralihan, lisensi, pelaporan, dan pelindungan konsumen
• Dimensi lain: anti pencucian uang dan pendanaan terorisme tetap berlaku
• Catatan: nomor POJK/Peraturan terkait wajib dicocokkan dengan naskah resmi

Status & catatan verifikasi

Status verifikasi: TERVERIFIKASI pada JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) per 15 Oktober 2026 — judul resmi: “Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan DigitalTermasuk Aset Kripto ”. Tautan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/323277/peraturan-ojk-no-27-tahun-2024. Untuk kutipan pasal, rujuk naskah resmi pada tautan tersebut.

Sumber

• Hukum Teknologi — katalog
• JDIH BPK — POJK 27/2024